Senin 07 Oktober 2019, 14:17 WIB
Bupati Jember Faida Resmikan Pembangunan Asrama Haji Senilai Rp 220 Miliar
Bupati Jember Faida meresmikan pembangunan Asrama Haji di Desa/Kecamatan Ajung, Senin (7/10/2019). Pembangunan asrama haji ini menelan biaya kurang lebih Rp 220 miliar.
Gedung megah itu rencananya akan berdiri dengan 7 lantai. Asrama haji ini akan dilengkapi dengan miniatur ka'bah dan tempat untuk berlarian Sai Safa-Marwa, sebagai tempat untuk menasik dan tempat jemaah haji berkumpul, sebelum nantinya berangkat ke Surabaya dan lanjut ke Tanah Suci Mekkah.
Untuk proses pembangunan akan dilakukan secara beberapa tahap. Untuk tahap awal, akan selesai pada Desember 2019 mendatang.
"Kita hari ini selamatan (tasyakuran, red) peletakan batu pertama Pembangunan Asrama Haji Jember, (saat ini) tahap pertama yang akan dilakukan untuk 3 bulan pertama, dengan anggaran dari APBD Jember sebesar Rp 17.5 miliar dari pondasi hingga struktur tahap pertama," ujar Bupati Jember Faida usai melakukan simbolis peletakan baru pertama sebagai tanda dilakukan pembangunan gedung megah tersebut.
Pembangunan tahap pertama itu, direncanakan selesai Desember 2019 mendatang. "Kemudian pada Januari 2020, dilanjutkan tahap kedua dengan anggaran Rp 132 miliar. Itu untuk bangunan sampai lantai ketujuh. Kemudian nanti di perubahan anggaran (APBD) 2019 (Disiapkan anggaran) sekitar Rp 70 miliar, untuk interior, agar Asrama Haji ini bias juga berfungsi sebagai hotel transito, wisma atlet, wisma diklat, wisma daerah, dan memberikan manfaat maksimal," jelasnya.
Untuk tahap pertama juga akan disiapkan 440 tempat tidur yang berada di dalam 135 kamar. "Cukup untuk 1 kloter itu," ujarnya.
Pembangunan asrama haji ini, kata Faida, sesuai dengan komitmennya bersama dengan Presiden Jokowi, yang dulu pernah berkunjung ke Jember. "Untuk pembangunan asrAma haji menjadi tanggung jawab daerah, sementara untuk perpanjangan runway (Bandara Notohadinegoro), menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Untuk awal, selametan ini, bersama dengan 300 orang pekerja yang akan mengerjakan proyek ini," ujarnya.
Untuk akses jalan, maupun keamanan di lingkungan Asrama Haji ini, lanjut bupati wanita pertama di Jember itu, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran Polres Jember dan juga Kodim 0824 setempat.
"Untuk akses jalan, kita lengkapkan (komunikasi) dengan Polsek yang masih menjadi sub sector, dan Koramil yang masih menjadi Pos Ramil. Untuk nantinya kami harap bias berkembang, karena di sini nanti akan menjadi pusat keramaian dan pusat olahraga. Bahkan juga menjadi destinasi religi," ujarnya.
Faida menjelaskan, untuk target penyelesaian pembangunan asrama haji yang dilakukan secara bertahap itu, nantinya ditargetkan selesai dalam kurun waktu satu tahun. "Saya berharap 2021 bisa beroperasi dengan baik. Sehingga masyarakat perlu menyiapkan diri untuk kebutuhan jemaah haji, KBIH-KBIH mempersiapkan diri, karena kebutuhan untuk mendukung Jemaah haji dari catering, UMKM, kebutuhan Jemaah (lainnya) alat perlengkapan ibadah, oleh-oleh souvenir, saya berharap jadi pendongkrak ekonomi umat," ungkapnya.
Sumber :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4736685/bupati-jember-faida-resmikan-pembangunan-asrama-haji-senilai-rp-220-miliar?single=1
Pemkab Jember Mulai Bangun Asrama Haji, Di Sini Lokasinya
Senin, 7 Oktober 2019 13:35
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memulai pembangunan asrama haji Jember. Pembangunan itu dimulai dari peletakan batu pertama (ground breaking), Senin (7/10/2019). Asrama haji Jember dibangun di Kecamatan Ajung, Jember, di sisi barat daya Jember Sport Garden (JSG).
Peletakan batu pertama itu ditandai dengan seremoni pembukaan, yang diakhiri makan bersama antara bupati, sejumlah pejabat di Kabupaten Jember, serta 300 orang tukang.
"Mohon doa restunya untuk kelancaran pembangunan asrama haji ini. Peletakan batu pertama ini untuk pembangunan tahap pertama yang dibangun akhir tahun 2019," ujar Bupati Jember Faida.
Faida mengatakan, pembangunan asrama itu akan berlangsung dalam tiga tahap yakni pertama, kedua, dan ketiga.
Tahap pertama dibangun akhir tahun 2019 memakai anggaran sebesar Rp 17,5 miliar.
Tahap kedua dibangun memakai APBD 2020, dan tahap ketiga memakai dana Perubahan APBD 2020.
"Total anggaran mencapai Rp 220 miliar memakai dana APBD Jember," ujar Faida.
Dia menuturkan, asrama haji Kabupaten Jember bakal memiliki multifungsi dan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Jember maupun daerah atau kabupaten di sekitarnya.
Asrama itu disebut akan memiliki fasilitas setingkat hotel berbintang tiga, dengan 7 lantai dan luas kurang lebih 1,54 ha dengan jumlah kamar sebanyak 184 ruangan dan 440 tempat tidur.
Asrama haji direncanakan bukan hanya untuk penginapan sementara bagi calon jamaah haji sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, melainkan dapat dimanfaatkan untuk wisma atlet, pendidikan, latihan manasik, pelatihan dan juga area training center.
Selain itu, fasilitas yang dibangun akan menyerupai asrama haji yang mirip dengan yang ada di tanah suci, sehingga akan memudahkan bagi pelatihan manasik haji.
Dengan perencanaan pembangunan 3 tahap, yakni tahap pertama adalah konstruksi bangunan bawah (pondasi) hingga sebagian konstruksi bangunan atas yang usai pada 2019 ini.
Tahap kedua adalah tahap penyelesaian konstruksi bangunan atas dan arsitektural asrama haji yang bakal diselesaikan pada tahun 2020.
Untuk tahap tiga atau yang terakhir adalah pembangunan interior, gardening, dan finishing yang akan didukung dengan anggaran tahun 2020.
Pembangunan itu diharapkan selesai secara keseluruhan pada tahun 2021.
"Kenapa Pemkab Jember membangunan asrama haji, karena berdasarkan data yang kami miliki, setiap tahun sekitar 2.000 orang Jember berhaji," imbuh Faida.
Data dari Kementerian Agama Kabupaten Jember mencatat Jemaah haji pada tahun 2018 sebanyak 1.981 orang dan pada 2019 meningkat menjadi 2.004 orang.
Dengan adanya asrama haji di Kabupaten Jember ini, calon jamaah haji tidak perlu lagi berangkat ke Surabaya lagi.
Asrama haji itu nantinya sebagai sarana penunjang Bandara Notohadinegoro sebagai embarkasi haji antara.
Realisasi asrama haji ini juga sebagai perwujudan dari 22 janji Bupati dan Wakil Bupati.
Sumber :
https://surabaya.tribunnews.com/2019/10/07/pemkab-jember-mulai-bangun-asrama-haji-di-sini-lokasinya?page=all.
Sumber foto :
https://www.youtube.com/watch?v=9TQVCL_k6bI
Monday, October 7, 2019
Jalan Tol Probowangi
Target Selesai 2025, Pemprov Jatim Kebut Pengadaan Lahan Jalan Tol Probowangi
Kamis, 5 September 2019 08:32
Pemprov Jawa Timur bertekad untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Seksi II. Harapannya jalan bebas hambatan tersebut selesai sesuai target nasional, yakni tahun 2025.
"Jalan tol Probowangi ini kan disambung dari Tol Trans Jawa yang merupakan program nasional yang dituangkan dalam Perpres. Program nasional ini harus selesai pada tahun 2025," kata Kabag Pemerintahan Pemprov Jatim, Dwi Mardiana, usai memberikan sosialisasi tentang rencana pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, di Kantor Kecamatan Panarukan, Rabu (4/9) petang.
Karena itu, rencana pembangunan Jalan Tol Probowangi ini menjadi perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dari tiga seksi yang direncanakan, pembebasan lahan baru selesai di jalur yang melintasi Kabupaten Probolinggo.
"Pengadaan lahan yang belum dilakukan adalah yang di Situbondo untuk seksi II dan Banyuwangi untuk seksi III," jelasnya.
Saat ini, rencana pembangunan seksi II di Situbondo, Jawa Timur, baru memasuki tahap konsultasi publik berupa sosialisasi. Karena itulah, Pemprov Jatim sejak awal September ini terus melakukan sosialisasi dengan mengundang ratusan warga pemilik lahan secara bergiliran di beberapa titik.
"Uji publik ini merupakan proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Probowangi. Ditargetkan, pengadaan tanah di Situbondo ini harus rampung bulan ini," ujar Dwi.
Pembangunan jalan tol Probowangi di Situbondo akan memiliki panjang 110 km. Untuk itu dibutuhkan lahan seluas 1.072 hektar yang tersebar di 46 desa di 14 kecamatan.
"Lahan itu 56 persen milik masyarakat dengan rincian, 41 persen merupakan lahan produktif, 15 persen pemukiman. Sedangkan 32 persen merupakan kawasan perhutani dan selebihnya milik instansi," papar Dwi.
Merujuk pada ketentuan dalam UU nomor 02 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, lanjut Dwi, pemberian ganti rugi bagi warga yang tanahnya terdampak, tidak hanya akan memperhatikan aspek fisik semata, tapi juga aspek non fisik.
"Memang tidak pakai istilah ganti untung, tetap ganti rugi. Tetapi gantinya akan menguntungkan secara adil dan memakmurkan masyarakat. Karena itu, penggantinya tidak cuma uang, tetapi bisa tanah, rumah atau lainnya. Tergantung nanti dari tim penilai," ungkapnya.
Proses penilaian secara fisik dan non-fisik nantinya akan dilakukan oleh tim dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), setelah musyawarah rampung. Dwi memastikan, proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Probowangi akan berjalan terbuka. Karena pembelinya pemerintah, maka tidak ada potongan apapun dalam proses jual beli, termasuk tidak ada potongan maupun pajak jual beli.
"Semua kebutuhan dalam rangka transaksi, seperti foto kopi, materai dan lainnya, menjadi tanggung jawab panitia. Untuk pembayarannya nanti akan langsung ke rekening masing-masing pemilik tanah," tandas Dwi.
Sumber :
https://www.merdeka.com/peristiwa/target-selesai-2025-pemprov-jatim-kebut-pengadaan-lahan-jalan-tol-probowangi.html
Rabu, 04 Sep 2019 18:00 WIB
Lahan Proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi 1.000 Ha, Sebagian Sawah
Proyek pembangunan jalan tol Probolinggo - Banyuwangi (Probowangi) seksi II di Situbondo masuk tahap konsultasi publik, Rabu (4/9/2019). Ratusan warga di Kecamatan Panarukan dikumpulkan di kantor Kecamatan setempat mengikuti sosialisasi proyek jalan tol Trans Jawa tersebut.
Para warga itu merupakan pemilik lahan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Probowangi Seksi II.
"Ini proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Probowangi. Yang sudah selesai pengadaan tanahnya itu sampai Probolinggo. Situbondo dan Banyuwangi belum selesai. Situbondo masuk Seksi II dan Banyuwangi Seksi III," kata Kabag Pemerintahan Pemprov Jatim, Dwi Mardiana, di lokasi acara.
Dalam sosialisasi itu disampaikan pembangunan jalan tol Probowangi Seksi II di Situbondo akan memiliki panjang 110 Km, dengan lebar sekitar 60 meter. Untuk kepentingan itu, dibutuhkan lahan seluas 1.072 hektare (Ha). Lahan itu tersebar di 46 Desa dalam 14 Kecamatan di Situbondo. Dari lahan yang dibutuhkan proyek jalan tol ini, tanah masyarakat sekitar 56%, Perhutani 32%, instansi 2%, dan lainnya.
"Dari kebutuhan tersebut, masuk tanah sawah sekitar 439,5 hektar atau 41%, pemukiman 15%, selebihnya masuk kawasan Perhutani dan pemerintah," beber Agus Winarno, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementrian Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga.
Semula pintu jalan tol di sepanjang Situbondo ini direncanakan hanya ada dua. Namun, sambung Agus, karena usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, pintu tol di Situbondo ditambah menjadi 4. Masing-masing, di Kecamatan Besuki, di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan, Kecamatan Panji, dan di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar.
"Pengadaan tanah ini akan disesuaikan dengan UU nomor 02 tahun 2012. Prinsipnya, hak-hak masyarakat harus terpenuhi. Baik yang di atas maupun bawah tanah itu ada nilainya," papar Agus.
Karena itu, jika ada tim yang akan melakukan identifikasi dan inventarisasi pemilik tanah hendaknya bersikap kooperatif. Hasil identifikasi dan inventarisasi itu kemudian akan diumumkan secara terbuka di Balai Desa masing-masing. Sehingga, jika ada ketidaksesuaian pemilik lahan bisa langsung komplain.
"Kami juga akan membuka Posko di masing-masing Balai Desa. Sehingga, jika ada yang kurang jelas warga bisa langsung bertanya," papar Agus Winarno.
Pemerintah juga menjamin pengadaan tanah untuk proyek jalan tol ini akan berjalan terbuka. Keterbukaan itu sekaligus menjawab jaminan transparansi yang sering diragukan masyarakat. Menurut Agus, sesuai peraturan karena pembelinya adalah pemerintah, maka tidak ada potongan apapun dalam ganti rugi tersebut.
"Potongan dan pajak jual beli nol atau tidak ada, karena dibeli pemerintah. Kecuali yang pajak tanahnya sempat nunggak. Semua kebutuhan, baik foto kopi atau materai dan sebagainya, semuanya juga tanggung jawab panitia. Pembayarannya nanti akan langsung ke rekening," ujar Agus Winarno.
Sementara Dwi Mardiana menambahkan, sosialisasi dan konsultasi publik di Situbondo sudah dilakukan sejak Senin (2/9) lalu. Diharapkan sosialasi sudah selesai dalam bulan ini. Sehingga Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bisa segera mengeluarkan keputusan ijin penetapan lokasi (penlok). Jika ijin penlok sudah terbit, maka tahapan pengadaan tanah bisa dilakukan.
"Sosialisasi ini untuk menjelaskan kepada warga bahwa tanahnya akan digunakan pembangunan jalan tol. Selain itu, agar warga juga mengetahui secara transparan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan," tandasnya.
Sebagian pemilik lahan sempat mempertanyakan patokan harga ganti rugi yang disiapkan pemerintah. Salah seorang warga, Abdul Muis mewanti-wanti, agar patokan harga ganti rugi itu tidak hanya didasarkan pada penilaian saja. Tetapi juga harus didasarkan pada 'rasa-rasa' si pemilik lahan. Apalagi lahan pertanian, yang selama ini menjadi satu-satunya sandaran ekonomi masyarakat.
"Tentu ini akan sangat berdampak pada perekonomian kami. Selama ini hasil lahan itu juga menjadi penunjang pendidikan dan masa depan anak-anak kami. Karena itu, kami meminta agar pemerintah juga mengendepankan 'rasa-rasa' dalam menentukan harga ganti rugi nanti," tukas pria asal Desa Sumberkolak itu.
Dwi Mardiana menjelaskan, harga ganti rugi untuk pembebasan lahan itu akan disesuaikan dengan UU nomor 02 tahun 2012. Sehingga meski istilahnya tetap ganti rugi, namun penggantinya cukup menguntungkan, adil, dan layak untuk kemakmuran masyarakat.
"Namun, soal harga itu bukan kewenangan kami. Nanti akan ada tim tersendiri, yakni dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Jadi akan dinilai, baik secara fisik maupun non fisik. Ganti rugi juga tidak hanya berupa uang, bisa juga berbentuk rumah atau lainnya, yang itu juga atas penilaian dari tim KJPP," papar wanita berjilbab itu
Sumber :
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4693590/lahan-proyek-tol-probolinggo-banyuwangi-1000-ha-sebagian-sawah
Kamis, 5 September 2019 08:32
Pemprov Jawa Timur bertekad untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Seksi II. Harapannya jalan bebas hambatan tersebut selesai sesuai target nasional, yakni tahun 2025.
"Jalan tol Probowangi ini kan disambung dari Tol Trans Jawa yang merupakan program nasional yang dituangkan dalam Perpres. Program nasional ini harus selesai pada tahun 2025," kata Kabag Pemerintahan Pemprov Jatim, Dwi Mardiana, usai memberikan sosialisasi tentang rencana pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, di Kantor Kecamatan Panarukan, Rabu (4/9) petang.
Karena itu, rencana pembangunan Jalan Tol Probowangi ini menjadi perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dari tiga seksi yang direncanakan, pembebasan lahan baru selesai di jalur yang melintasi Kabupaten Probolinggo.
"Pengadaan lahan yang belum dilakukan adalah yang di Situbondo untuk seksi II dan Banyuwangi untuk seksi III," jelasnya.
Saat ini, rencana pembangunan seksi II di Situbondo, Jawa Timur, baru memasuki tahap konsultasi publik berupa sosialisasi. Karena itulah, Pemprov Jatim sejak awal September ini terus melakukan sosialisasi dengan mengundang ratusan warga pemilik lahan secara bergiliran di beberapa titik.
"Uji publik ini merupakan proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Probowangi. Ditargetkan, pengadaan tanah di Situbondo ini harus rampung bulan ini," ujar Dwi.
Pembangunan jalan tol Probowangi di Situbondo akan memiliki panjang 110 km. Untuk itu dibutuhkan lahan seluas 1.072 hektar yang tersebar di 46 desa di 14 kecamatan.
"Lahan itu 56 persen milik masyarakat dengan rincian, 41 persen merupakan lahan produktif, 15 persen pemukiman. Sedangkan 32 persen merupakan kawasan perhutani dan selebihnya milik instansi," papar Dwi.
Merujuk pada ketentuan dalam UU nomor 02 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, lanjut Dwi, pemberian ganti rugi bagi warga yang tanahnya terdampak, tidak hanya akan memperhatikan aspek fisik semata, tapi juga aspek non fisik.
"Memang tidak pakai istilah ganti untung, tetap ganti rugi. Tetapi gantinya akan menguntungkan secara adil dan memakmurkan masyarakat. Karena itu, penggantinya tidak cuma uang, tetapi bisa tanah, rumah atau lainnya. Tergantung nanti dari tim penilai," ungkapnya.
Proses penilaian secara fisik dan non-fisik nantinya akan dilakukan oleh tim dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), setelah musyawarah rampung. Dwi memastikan, proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Probowangi akan berjalan terbuka. Karena pembelinya pemerintah, maka tidak ada potongan apapun dalam proses jual beli, termasuk tidak ada potongan maupun pajak jual beli.
"Semua kebutuhan dalam rangka transaksi, seperti foto kopi, materai dan lainnya, menjadi tanggung jawab panitia. Untuk pembayarannya nanti akan langsung ke rekening masing-masing pemilik tanah," tandas Dwi.
Sumber :
https://www.merdeka.com/peristiwa/target-selesai-2025-pemprov-jatim-kebut-pengadaan-lahan-jalan-tol-probowangi.html
Rabu, 04 Sep 2019 18:00 WIB
Lahan Proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi 1.000 Ha, Sebagian Sawah
Proyek pembangunan jalan tol Probolinggo - Banyuwangi (Probowangi) seksi II di Situbondo masuk tahap konsultasi publik, Rabu (4/9/2019). Ratusan warga di Kecamatan Panarukan dikumpulkan di kantor Kecamatan setempat mengikuti sosialisasi proyek jalan tol Trans Jawa tersebut.
Para warga itu merupakan pemilik lahan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Probowangi Seksi II.
"Ini proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Probowangi. Yang sudah selesai pengadaan tanahnya itu sampai Probolinggo. Situbondo dan Banyuwangi belum selesai. Situbondo masuk Seksi II dan Banyuwangi Seksi III," kata Kabag Pemerintahan Pemprov Jatim, Dwi Mardiana, di lokasi acara.
Dalam sosialisasi itu disampaikan pembangunan jalan tol Probowangi Seksi II di Situbondo akan memiliki panjang 110 Km, dengan lebar sekitar 60 meter. Untuk kepentingan itu, dibutuhkan lahan seluas 1.072 hektare (Ha). Lahan itu tersebar di 46 Desa dalam 14 Kecamatan di Situbondo. Dari lahan yang dibutuhkan proyek jalan tol ini, tanah masyarakat sekitar 56%, Perhutani 32%, instansi 2%, dan lainnya.
"Dari kebutuhan tersebut, masuk tanah sawah sekitar 439,5 hektar atau 41%, pemukiman 15%, selebihnya masuk kawasan Perhutani dan pemerintah," beber Agus Winarno, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementrian Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga.
Semula pintu jalan tol di sepanjang Situbondo ini direncanakan hanya ada dua. Namun, sambung Agus, karena usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, pintu tol di Situbondo ditambah menjadi 4. Masing-masing, di Kecamatan Besuki, di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan, Kecamatan Panji, dan di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar.
"Pengadaan tanah ini akan disesuaikan dengan UU nomor 02 tahun 2012. Prinsipnya, hak-hak masyarakat harus terpenuhi. Baik yang di atas maupun bawah tanah itu ada nilainya," papar Agus.
Karena itu, jika ada tim yang akan melakukan identifikasi dan inventarisasi pemilik tanah hendaknya bersikap kooperatif. Hasil identifikasi dan inventarisasi itu kemudian akan diumumkan secara terbuka di Balai Desa masing-masing. Sehingga, jika ada ketidaksesuaian pemilik lahan bisa langsung komplain.
"Kami juga akan membuka Posko di masing-masing Balai Desa. Sehingga, jika ada yang kurang jelas warga bisa langsung bertanya," papar Agus Winarno.
Pemerintah juga menjamin pengadaan tanah untuk proyek jalan tol ini akan berjalan terbuka. Keterbukaan itu sekaligus menjawab jaminan transparansi yang sering diragukan masyarakat. Menurut Agus, sesuai peraturan karena pembelinya adalah pemerintah, maka tidak ada potongan apapun dalam ganti rugi tersebut.
"Potongan dan pajak jual beli nol atau tidak ada, karena dibeli pemerintah. Kecuali yang pajak tanahnya sempat nunggak. Semua kebutuhan, baik foto kopi atau materai dan sebagainya, semuanya juga tanggung jawab panitia. Pembayarannya nanti akan langsung ke rekening," ujar Agus Winarno.
Sementara Dwi Mardiana menambahkan, sosialisasi dan konsultasi publik di Situbondo sudah dilakukan sejak Senin (2/9) lalu. Diharapkan sosialasi sudah selesai dalam bulan ini. Sehingga Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bisa segera mengeluarkan keputusan ijin penetapan lokasi (penlok). Jika ijin penlok sudah terbit, maka tahapan pengadaan tanah bisa dilakukan.
"Sosialisasi ini untuk menjelaskan kepada warga bahwa tanahnya akan digunakan pembangunan jalan tol. Selain itu, agar warga juga mengetahui secara transparan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan," tandasnya.
Sebagian pemilik lahan sempat mempertanyakan patokan harga ganti rugi yang disiapkan pemerintah. Salah seorang warga, Abdul Muis mewanti-wanti, agar patokan harga ganti rugi itu tidak hanya didasarkan pada penilaian saja. Tetapi juga harus didasarkan pada 'rasa-rasa' si pemilik lahan. Apalagi lahan pertanian, yang selama ini menjadi satu-satunya sandaran ekonomi masyarakat.
"Tentu ini akan sangat berdampak pada perekonomian kami. Selama ini hasil lahan itu juga menjadi penunjang pendidikan dan masa depan anak-anak kami. Karena itu, kami meminta agar pemerintah juga mengendepankan 'rasa-rasa' dalam menentukan harga ganti rugi nanti," tukas pria asal Desa Sumberkolak itu.
Dwi Mardiana menjelaskan, harga ganti rugi untuk pembebasan lahan itu akan disesuaikan dengan UU nomor 02 tahun 2012. Sehingga meski istilahnya tetap ganti rugi, namun penggantinya cukup menguntungkan, adil, dan layak untuk kemakmuran masyarakat.
"Namun, soal harga itu bukan kewenangan kami. Nanti akan ada tim tersendiri, yakni dari Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Jadi akan dinilai, baik secara fisik maupun non fisik. Ganti rugi juga tidak hanya berupa uang, bisa juga berbentuk rumah atau lainnya, yang itu juga atas penilaian dari tim KJPP," papar wanita berjilbab itu
Sumber :
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4693590/lahan-proyek-tol-probolinggo-banyuwangi-1000-ha-sebagian-sawah
Jalan tol Probowangi (Probolinggo-Banyuwangi)
Tol Probowangi Butuh Dua Tahun, JLS Jember-Banyuwangi Akan Didahulukan
Minggu, 17 Februari 2019 - 07:04
Menteri Badaan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tengah mempertimbangkan untuk segera menyambungkan Jalan Lintas Selatan (JLS) Jember-Banyuwangi.
"Jalan tol Probowangi (Probolinggo-Banyuwangi) masih membutuhkan waktu 2 tahun untuk terealisasi, JLS Jember-Banyuwangi akan dipertimbangkan untuk didahulukan," kata Rini setelah mengikuti acara Chocolate Glenmore Run, di Perkebunan Kendeng Lembu, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Sabtu 16 Februari 2019.
Rini mengatakan mendapat informasi dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bahwa JLS dari Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, hanya kurang 12 kilometer untuk tersambung dengan Jember.
Karena itu, dia menyatakan akan segera membicarakan kemungkinan mendahulukan pembangunan JLS Jember-Banyuwangi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
"Kemarin saya lewat (Gunung) Gumitir (dari Jember ke Banyuwangi) itu, aduh macetnya, sangat padat. Jadi ini kalau bisa ditambah akan sangat membantu. Insyaallah nanti ada jalan," katanya.
Ihwal kepastian jalur tol Probowangi akan melewati Situbondo atau Jember, Rini belum memberikan jawaban pasti. Menurutnya lebih baik fokus ke JLS yang lebih memungkinkan untuk cepat dibangun sehingga fungsinya bisa segera dirasakan masyarakat.
Sedangkan pembahasan mengenai tol Probowangi juga masih bergulir. Terakhir dinyatakan, kata Rini, bila tol Probowangi dipilih jalur Situbondo akan melewati pusat latihan marinir TNI di Karang Tekok, Taman Nasional Baluran, Situbondo.
Karena itu, harus dibangun tunnel atau terowongan jalan di bawah bukit agar aktivitas di jalan tol dan latihan tempur TNI sama-sama aman. Namun bukan berarti sudah diputuskan jalur Situbondo yang akan dilalui tol Probowangi.
"Memang kalau masih melewati situ (Situbondo), kita harus bikin semacam tunnel supaya aman semuanya. Jalan tol kalau melewati Situbondo memang harus melewati sana (pusat latihan TNI)," kata Rini.
Sumber :
https://jatimnet.com/tol-probowangi-butuh-dua-tahun-jls-jember-banyuwangi-akan-didahulukan
Sabtu, 22 Des 2018 20:24 WIB
Pembangunan Tol Trans Jawa Diubah Melewati Jember
Proyek jalan tol Trans Jawa akan dibelokkan arahya untuk melewati Jember. Dalam rencana sebelumnya, jalan tol ini tidak melewati Jember, namun dari Probolinggo langsung ke Situbondo dan Banyuwangi.
Bupati Jember, Faida menjelaskan, perubahan trase tol Trans Jawa melewati Kabupaten Jember telah dikomunikasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam komunikasi tersebut Pemkab Jember diminta berpartisipasi dalam penyiapan lahan untuk proyek jalan tol.
"Mengenai jalan tol, sesuai dengan keinginan masyarakat Jember, bahwa tol Trans Jawa melewati Jember akhirnya dipenuhi. Kita akan fasilitasi dan bantu semaksimal mungkin," ungkap Faida saat memberikan sambutan dalam acara Grand Opening Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Jember dikutip dari laman resmi Pemkab Jember Jum'at, (21/12/2018).
Hal ini akan menjadi keuntungan bagi Jember, karena daerah tersebut direncanakan menjadi embarkasi umrah haji.
"Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk mengawal perpindahan alur tol Trans Jawa," ungkap Faida.
Kabar perubahan arah pembangunan jalan tol Trans Jawa tersebut mendapatkan tanggapan dari Chairman CT Corp Chairul Tanjung. Dalam sambutannya, CT menjelaskan manfaat jalan tol Trans Jawa yang beralih arah pembangunannya ke Jember.
"Jalan tol yang menghubungkan Trans Jawa dan koneksi ke Jember tentu akan membangkitkan perekonomian Jember. Distribusi logistik dan transportasi akan lebih mudah dengan jalan tol tersebut," ungkap CT.
Sumber :
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4355482/pembangunan-tol-trans-jawa-diubah-melewati-jember
Minggu, 17 Februari 2019 - 07:04
Menteri Badaan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tengah mempertimbangkan untuk segera menyambungkan Jalan Lintas Selatan (JLS) Jember-Banyuwangi.
"Jalan tol Probowangi (Probolinggo-Banyuwangi) masih membutuhkan waktu 2 tahun untuk terealisasi, JLS Jember-Banyuwangi akan dipertimbangkan untuk didahulukan," kata Rini setelah mengikuti acara Chocolate Glenmore Run, di Perkebunan Kendeng Lembu, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Sabtu 16 Februari 2019.
Rini mengatakan mendapat informasi dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bahwa JLS dari Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, hanya kurang 12 kilometer untuk tersambung dengan Jember.
Karena itu, dia menyatakan akan segera membicarakan kemungkinan mendahulukan pembangunan JLS Jember-Banyuwangi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
"Kemarin saya lewat (Gunung) Gumitir (dari Jember ke Banyuwangi) itu, aduh macetnya, sangat padat. Jadi ini kalau bisa ditambah akan sangat membantu. Insyaallah nanti ada jalan," katanya.
Ihwal kepastian jalur tol Probowangi akan melewati Situbondo atau Jember, Rini belum memberikan jawaban pasti. Menurutnya lebih baik fokus ke JLS yang lebih memungkinkan untuk cepat dibangun sehingga fungsinya bisa segera dirasakan masyarakat.
Sedangkan pembahasan mengenai tol Probowangi juga masih bergulir. Terakhir dinyatakan, kata Rini, bila tol Probowangi dipilih jalur Situbondo akan melewati pusat latihan marinir TNI di Karang Tekok, Taman Nasional Baluran, Situbondo.
Karena itu, harus dibangun tunnel atau terowongan jalan di bawah bukit agar aktivitas di jalan tol dan latihan tempur TNI sama-sama aman. Namun bukan berarti sudah diputuskan jalur Situbondo yang akan dilalui tol Probowangi.
"Memang kalau masih melewati situ (Situbondo), kita harus bikin semacam tunnel supaya aman semuanya. Jalan tol kalau melewati Situbondo memang harus melewati sana (pusat latihan TNI)," kata Rini.
Sumber :
https://jatimnet.com/tol-probowangi-butuh-dua-tahun-jls-jember-banyuwangi-akan-didahulukan
Sabtu, 22 Des 2018 20:24 WIB
Pembangunan Tol Trans Jawa Diubah Melewati Jember
Proyek jalan tol Trans Jawa akan dibelokkan arahya untuk melewati Jember. Dalam rencana sebelumnya, jalan tol ini tidak melewati Jember, namun dari Probolinggo langsung ke Situbondo dan Banyuwangi.
Bupati Jember, Faida menjelaskan, perubahan trase tol Trans Jawa melewati Kabupaten Jember telah dikomunikasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam komunikasi tersebut Pemkab Jember diminta berpartisipasi dalam penyiapan lahan untuk proyek jalan tol.
"Mengenai jalan tol, sesuai dengan keinginan masyarakat Jember, bahwa tol Trans Jawa melewati Jember akhirnya dipenuhi. Kita akan fasilitasi dan bantu semaksimal mungkin," ungkap Faida saat memberikan sambutan dalam acara Grand Opening Transmart di Jalan Hayam Wuruk, Jember dikutip dari laman resmi Pemkab Jember Jum'at, (21/12/2018).
Hal ini akan menjadi keuntungan bagi Jember, karena daerah tersebut direncanakan menjadi embarkasi umrah haji.
"Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk mengawal perpindahan alur tol Trans Jawa," ungkap Faida.
Kabar perubahan arah pembangunan jalan tol Trans Jawa tersebut mendapatkan tanggapan dari Chairman CT Corp Chairul Tanjung. Dalam sambutannya, CT menjelaskan manfaat jalan tol Trans Jawa yang beralih arah pembangunannya ke Jember.
"Jalan tol yang menghubungkan Trans Jawa dan koneksi ke Jember tentu akan membangkitkan perekonomian Jember. Distribusi logistik dan transportasi akan lebih mudah dengan jalan tol tersebut," ungkap CT.
Sumber :
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4355482/pembangunan-tol-trans-jawa-diubah-melewati-jember
Subscribe to:
Posts (Atom)
Related Posts
-
Dulu sewaktu aku duduk di bangku Sekolah Dasar, sekitar tahun 1990-an, saat pelajaran kesenian terutama saat pelajaran menyanyi, selain l...
-
Lokasi kota Jember di timur propinsi Jawa Timur Layout Peta kota Jember Kecamatan dari kota Jember
-
Stadion Notohadinegoro adalah stadion sepakbola kebanggaan warga Jember. Sewaktu aku duduk di bangku SD, stadion ini tempat olahraga. ...
-
Istilah Jenis Kendaraan di Masyarakat Istilah-istilah yang dibahas dalam artikel ini adalah istilah untuk menyebut jenis kendaraan yang be...
-
BUPATI JEMBER YANG BERNAMA SUDARMAN Jalan Sudarman di Alun-alun Kota Jember merupakan jalan terpendek di Jember dengan hanya memiliki s...